Senin, 09 November 2020

November 09, 2020
       Beragam persepsi publik sejak dibukanya Seleksi Calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut melalui Pengumuman nomor 06/Pansel-BUMD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang terkesan terlalu lama, akhirnya terjawab

       Kabir Bedi, mantan salah satu manager PT. Tirta Lyonnaise Medan (PT.TLM), perusahaan milik Prancis yang bekerjasama dengan PDAM Tirtanadi dalam pengolahan air minum di IPA Limau Manis Tanjung Morawa DS, terpilih menjadi Dirut PDAM Tirtanadi. Selain itu, Kabir Bedi informasinya juga pernah tergabung dalam kepengurusan Pokja Humas MPW Pemuda Pancasila disaat Idrus Djunaidi menjabat sebagai Kordinator

       Namun kini, kehebohan publik mengarah kembali dengan predikat 'rapor merah' yang dianugerahkan Gubsu Edy Rahmayadi dalam kegiatan Silaturrahmi di Pendopo Rumdis Gubernur pada Selasa, 30 Juni 2020 silam, dimana menurut pandangan sejumlah LSM istilah rapor merah bukan hanya ditujukan terhadap mantan dirut Trisno Sumantri semata, melainkan juga untuk seluruh direksi bidang PDAM Tirtanadi yang saat ini menjabat kolektif kolegial

       Logika yang mendasari pendapat kalangan sosial kontrol (LSM) tersebut adalah mengingat tugas jajaran direksi secara umum diantaranya menetapkan kebijakan bagi manajemen melalui proses perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, serta pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien

       Lantas ketika menerima predikat rapor merah, kok hanya Direktur Utama (Trisno Sumantri) saja yang mendapat sanksi pencopotan, dimana seyogianya ketiga direksi bidang PDAM Tirtanadi yang lain harus turut bertanggungjawab terhadap 'nilai rapor merah' tersebut ??

       Demikian hal ini diungkapkan Jaya Simanjuntak, salah seorang Presidium Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu (Forkom LSM Bersatu) yang menjabat Ketua Umum LSM LP3S Sumatera Utara, didampingi Sekjendnya Tulus PH Siregar, juga salah satu calon pengurus LBH Forkom LSM Bersatu RI, Senin malam (9/11)

       "Tanda tanya dari berbagai lapisan masyarakat konsumen air minum selaku stakeholder PDAM Tirtanadi tersebut yang sedang kami godok dalam wadah gabungan ini", ucap Jaya Simanjuntak

       Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Monitoring Tindak Pidana Korupsi (LM TIPIKOR) RI Wilayah Sumut, Shiddiq Fathon, tokoh pemuda yang menjabat Ketua Bidang Korupsi di Forkom LSM Bersatu RI menghimbau Kabir Bedi, Dirut PDAM Tirtanadi yang baru agar bertindak bijaksana dan proporsional, utamanya merekrut staf pendukung sebagai pelaku aktivitas Perusahaan

       "Revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat struktural mulai jenjang Kabag sampai Kepala Divisi setingkat perlu dilakukan, selain penyegarakan, hal tersebut menjadi motivasi bagi pegawai yang selama ini belum mendapat kesempatan karena adanya dugaan kepentingan oknum tertentu didalam menempatkan pejabat - pejabat dimaksud", terang Shiddiq

      Menurut Ketua LSM Tipikor Sumut ini, kedudukan SDM (Human Recources) merupakan salah satu kunci penentu maju mundurnya PDAM Tirtanadi, sehingga mengharuskan  manajemen melakukan pengelolaan SDM secara profesional seperti menempatkan pegawai maupun pejabat sesuai bidang kemampuannya tanpa adanya unsur politis, kedekatan, dan sebagainya

        "Disisi lain, disamping berkewajiban menjalankan tugas sesuai tupoksinya, setiap pegawai juga berhak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dari manajemen PDAM Tirtanadi", papar Shiddiq Fathon mengakhri

       Diketahui, Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H. Edy Rahmayadi mengatakan sudah menerima laporan  Tim Assessment Center Indonesia (ACI) PT. Telkom dari Jakarta, bahwa Kabir Bedi yang terbaik dan akan menjadi dirut PDAM Tirtanadi, ungkapnya saat berada di rumah dinas Jl.Jenderal Sudirman No.41 Medan, Senin (09/11/2020) sore

       Ketika ditanya kapan dilaksanakan pelantikan Kabir Bedi sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, menurut Gubsu Edy Rahmayadi sesegera mungkin, "Oh segera, bila perlu besok kulantik itu", pungkas mantan Pangkostrad ini. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar