Senin, 10 Agustus 2020

Agustus 10, 2020
       Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Medan, Zulhamri, menilai Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H. Edy Rahmayadi bersikap tendensius dalam membuka seleksi Calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi

       Pasalnya, sambung tokoh pemuda yang akrab disapa Amri Daeng ini, predikat 'rapor merah' yang dianugerahi Gubsu saat Kegiatan Silaturrahmi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur pada Selasa, 30 Juni 2020 silam, menurutnya, bukan hanya ditujukan terhadap mantan Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri saja, melainkan untuk seluruh direksi

       Dikatakan Daeng mengingat, tugas jajaran direksi secara umum diantaranya menetapkan kebijakan bagi manajemen melalui proses perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, serta pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien

       "Namun ironisnya, ketika diberi rapor merah, kok hanya sang Dirut saja yang diberi sanksi, seyogianya para direksi bidang yang lain juga turut dicopot, baru dibuka penjaringan baru?", celoteh Daeng, Senin sore (10/8)

       Kondisi ini tentunya menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait adanya dugaan konspirasi alias persekongkolan antara Gubsu dengan ketiga direksi PDAM Tirtanadi yang saat ini menjabat kolektif kolegial, yaitu Direktur Administrasi & Keuangan Feby Milanie, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, dan Fauzan Nasution selaku Direktur Air Limbah

       Bahkan isu publik yang berkembang, jika seleksi calon Dirut PDAM Tirtanadi tersebut dibuka karena diduga ingin meloloskan salah satu direksi bidang untuk duduk dikursi Dirut PDAM Tirtanadi melalui (dugaan) bargaining tertentu, bebernya

       Amri Daeng menegaskan, JPKP sebagai relawan terstruktur pendukung progam kerja pemerintah yang terlahir dari relawan Joko Widodo (Jokowi), memiliki tanggungjawab moral terhadap keberlangsungan PDAM Tirtanadi guna melayani kebutuhan air minum masyarakat pelanggan diProvinsi Sumut khususnya Kota Medan 

       "Pak Gubsu diminta hati-hati dalam memberi kebijakan, evaluasi ketiga direksi bidang yang saat ini menjabat kolektif kolegial atas dasar 'rapor merah', baru dilakukan penjaringan direksi PDAM Tirtanadi secara global. Kami akan terus mengawal persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini sampai tuntas", pungkas Amri Daeng

       Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Pengumuman nomor 06/Pansel-BUMD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Seleksi Calon Direktur Utama PDAM Tirtanadi Provsu. Ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, Msi, yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar