Senin, 03 Agustus 2020

Agustus 03, 2020

       Fenomena dugaan pelanggaran Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait Penyesuain Sistem Kerja ditengah berjangkitnya pandemi Corona (Covid-19) yang diduga dilakukan oleh Direksi PDAM Tirtanadi akhirnya menuai reaksi dari sejumlah tokoh pegiat sosial di Sumatera Utara

       Jika sebelumnya Ketua Dpp LSM Sidik Perkara Sumut Agus Edi Syahputra Harahap merasa miris melihat perilaku Direksi BUMD pengelola jasa air minum milik rakyat Sumut ini yang tersinyalir melalaikan Surat Edaran Gubsu, padahal sesuai regulasi kapasitas Pemprovsu adalah pemilik modal PDAM Tirtanadi

       Berbeda kali ini, Sekjend Dpp LSM Perraksu Juniper Halomoan memberi apresiasi kepada dewan direksi PDAM Tirtanadi yang diduga secara terang - terangan menentang kebijakan Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H. Edy Rahmayadi

     Pasalnya, Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara nomor: 800/4846/2020 ini merupakan tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) nomor 58 tahun 2020 jo Surat Edaran Gubsu 5 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemprovsu dalam Upaya Menyikapi Pencegahan Covid-19

       "Wabah inikan masalah serius, kok bisanya diabaikan ?. Pak Gubsu harus secepatnya mengganti seluruh Direksi PDAM Tirtanadi sebelum berjatuhannya korban", himbau Juniper

       Hal senada juga diutarakan M.Rajab Koto, Ketua Umum Dpp LSM Teropong Keadilan dan Hukum (LSM TKH), yang secara tegas mengatakan, Senin malam (3/8)

       "Gubsu harus segera mencopot jajaran Direksi PDAM Tirtanadi karena diduga dengan sengaja mengancam keselamatan masyarakat Sumatera Utara khususnya para pekerja maupun pelanggan PDAM Tirtanadi", ujarnya di Sekretariat Dpp LSM TKH Jl.Pertahanan Gg.Seruai Patumbak

        Rajab, yang juga pengurus DPD AMPI Kota Medan tersebut menjelaskan jika mekanisme kerja Work From Office (WFO) maksimal 30 % dari jumlah pekerja sesuai amanah Gubsu dalam edarannya, semestinya harus dijalankan direksi PDAM Tirtanadi, yang diantara tugasnya (direksi, red) menetapkan kebijakan bagi manajemen melalui proses perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, serta pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien

     "Bukan malah diduga dengan sengaja mengabaikan kebijakan Gubernur Sumut selaku owner. Apalagi disebut - sebut sudah 2 orang pekerja PDAM Tirtanadi yang menjadi korban virus mematikan ini ?", bebernya didampingi Sekjend Dpp LSM TKH Arisman M Telaumbanua

       Diketahui sebelumnya, Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi, Joni Mulyadi, Senin pekan lalu membenarkan jika 2 orang pegawai meninggal dunia karena positif virus Corona (Covid-19), serta 3 orang lainnya masih dalam perawatan medis. "Untuk sementara pegawai yang usianya 50 tahun ke atas dirumahkan, karena rentan tertular virus ini", katanya

       Sementara Humarkar Ritonga, Ka.Sekper/PR PDAM Tirtanadi Sumut menjelaskan perihal kedua pegawai yang meninggal dunia dan tiga lainnya masih dalam perawatan medis dengan status OTG, atau Orang Tanpa Gejala. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar