Rabu, 22 Juli 2020

Juli 22, 2020

       Predikat rapor merah yang di anugerahkan Gubsu Letjend TNI (Purn) H.Edy Rahmayadi dalam kegiatan Silaturrahmi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur pada Selasa (30-6-2020) lalu, menurut Zulhamri, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Medan, bukan hanya untuk Mantan Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri

       Rapor merah yang dimaksudkan adalah karena Trisno Sumantri tak bisa mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dan yang paling penting rakyat semua ribut", ujar Edy Rahmayadi kala itu. Gubsu juga menilai Trisno belum bisa merubah keadaan PDAM Tirtanadi ke arah yang lebih baik

       Lantas timbul pertanyaan, ujar Zulhamri, tokoh pemuda yang akrab disapa Amri Daeng ini, apakah layak istilah 'Rapor Merah' tersebut hanya ditujukan kepada Trisno yang konon isunya diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMD naungan Pemprovsu? 

       Dimana seyogianya ketiga direksi bidang seperti Feby Milanie (Direktur Administrasi & Keuangan), Joni Mulyadi (Direktur Air Minum), serta Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, harus turut bertanggungjawab terhadap nilai rapor merah yang sedang berada di pundak PDAM Tirtanadi Sumut, ungkap Daeng, Kamis (23/7)

       "Bahkan menurut pandangan kami, etisnya bapak Joni selaku Direktur Air Minum dan ibu Feby yang membidangi Keuanganlah yang lebih memiliki tanggungjawab terhadap kondisi PDAM Tirtanadi. Karena yang sering terdengar dipublik itu adalah komplain masyarakat pelanggan terkait buruknya pelayanan air minum, ditambah adanya dugaan jika manajemen PDAM Tirtanadi saat ini dalam keadaan merugi", bebernya

       Sambung Daeng lagi, tugas jajaran direksi itu diantaranya menetapkan kebijakan bagi manajemen melalui proses perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, serta pegawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien

       "Lantas ketika PDAM Tirtanadi diberi rapor merah, kok dirutnya saja yang mendapat sanksi ?. Harusnya seluruh direksinya dicopot juga donk Pak Jenderal ?", ketus pengurus IPK ini bernada kesal

        Kemudian Amri Daeng mengatakan, JPKP sebagai relawan terstruktur pendukung program kerja pemerintah yang terlahir dari relawan Joko Widodo (Jokowi), memiliki tanggungjawab moral terhadap keberlangsungan PDAM Tirtanadi guna melayani kebutuhan air minum masyarakat konsumen di Sumut khususnya Kota Medan sekitarnya

       Diketahui sebelumnya, Gubsu H. Edy Rahmayadi terhitung tanggal 26 Juni 2020 memberhentikan Direktur Utama PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri karena memiliki rapot merah. Seperti belum optimalnya pelayanan kepada pelanggan, yang ditandai dengan masih tingginya komplain, ditambah proses tenderisasi PAC Liquit dan Meteran Air yang disinyalir bermasalah

       Sementara Kepala Sekper PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga, saat dikonfirmasi membenarkan perihal adanya pencopotan Trisno Sumantri sebagai Dirut BUMD penyedia jasa air minum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar