Kamis, 16 Juli 2020

Juli 16, 2020
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LSM Strategi Binsar Simbolon, SH, MH menghimbau Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit terhadap keuangan PDAM Tirtanadi

Menurutnya, pencopotan Trisno Sumantri sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi bukan berarti dirinya terbebas dari segala persoalan terutama menyangkut dugaan korupsi berjamaah yang terjadi sejak Trisno bersama ketiga direktur bidangnya menjabat di BUMD pengelola jasa air minum milik Pemprov Sumut tersebut mulai 7 Mei 2019 silam

“Apalagi saat transisi kepemimpinan seperti sekarang ini, saldo kas PDAM Tirtanadi haruslah diperiksa guna transparansi keuangan. Sekaligus wujud keterbukaan informasi kepada publik sesuai amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP”, imbuh Binsar, Kamis (16/7) malam

Kemudian dianya mengisahkan jika kecurigaan LBH LSM Strategi berawal adanya informasi pemberian bantuan uang daging jelang ramadhan akhir bulan April 2020 lalu. Dari budget yang direncanakan Rp.2 juta/karyawan turun menjadi Rp.800 ribu dengan alasan terganggunya cash flow PDAM Tirtanadi

Disusul berkurangnya 50 % THR, yakni dari dua bulan gaji pada tahun sebelumnya, dipotong menjadi sebulan. Padahal situasi wabah Covid-19 secara otomatis menuntut naiknya biaya hidup seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk karyawan Tirtanadi yang tetap bekerja melayani kebutuhan air minum masyarakat pelanggan

Meskipun pembayaran THR sebulan gaji tersebut didasari surat Wagubsu nomor 440/3650 tanggal 24 April 2020, namun apabila kemampuan keuangan memadai, tidak ada salahnya direksi membuat kebijaksanaan seperti dengan memberi kompensasi kepada pekerja PDAM Tirtanadi yang juga merupakan warga terdampak virus Corona

Kedua kebijakan tersebut, menurut advokad dan konsultan hukum pada Law Office of Binsar Simbolon ini, dapat dijadikan Gubsu sebagai dasar meminta BPK untuk mengaudit keuangan PDAM Tirtanadi yang disinyalir merugi

Ditambah terkini, mencuatnya isu dugaan korupsi berjamaah dibalik Pembatalan Tender Poly Aluminium Chloride (PAC) Liquit oleh ULP PDAM Tirtanadi nomor 01/PG/PU-PDAM/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Yakni berupa paket pengadaan 5.923.000 Kg PAC untuk di 5 cabang produksi dengan nilai total HPS berkisar 25 miliar rupiah

Namun sebelum dilakukannya Pelelangan/Tender Ulang, proses pengadaan PAC dimaksud tersinyalir sudah dikerjakan dalam bentuk PL alias Penunjukan Langsung. Pemecahan paket ini menurut Binsar dapat disebut sebagai bentuk intervensi sekaligus diduga mejadi modus korupsi Trisno Sumantri bersama kroninya, sehingga mengharuskan Ditreskrimsus Poldasu mengusut indikasi korupsi berjamaah tersebut hingga ke akarnya

“LSM Strategi berkomitmen untuk mengawal dugaan – dugaan kasus yang ada ditubuh PDAM Tirtanadi ini sampai tuntas”, pungkas Binsar Simbolon

Diketahui sebelumnya Gubsu H.Edy Rahmayadi tertanggal 26 Juni 2020 memberhentikan Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri karena memiliki rapor merah. Diantaranya belum optimalnya pelayanan terhadap pelanggan, ditandai masih tingginya komplain, serta proses tenderisasi PAC dan Meteran Air diduga bermasalah. Trisno juga dianggap tidak mampu memenej sekaligus mengatasi persoalan yang terjadi dilingkungannya, bahkan belum bisa mengubah keadaan PDAM Tirtanadi ke arah yang lebih baik. (Man)

0 komentar:

Posting Komentar