Senin, 27 Juli 2020

Juli 27, 2020
  Berbicara mengenai Surat Edaran atau yang sering disingkat SE, biasanya ditujukan untuk memberikan petunjuk terhadap suatu norma peraturan perundang - undangan yang bersifat umum


       Peraturan perundang - undangan adalah peraturan tertulis guna membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan dimaksud

       Menurut Pasal 7 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, adapun jenis dan hierarki peraturan perundangan - undangan di Republik Indonesia terdiri dari UUD 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, PERDA Provinsi, dan PERDA Kabupaten/Kota

       Surat Edaran (SE) memang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang - undangan, melainkan hanya sebuah Peraturan Kebijakan. Namun jika ditinjau berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU nomor 10 tahun 2004, Surat Edaran dapat juga dikategori sebagai bentuk peraturan perundang - undangan yang sah

       Timbul pertanyaan, meskipun Surat Edaran tidak dijumpai pada tata urutan peraturan perundang - undangan, lantas apakah boleh Surat Edaran itu dilanggar alias tidak diindahkan ? 

        Ungkap sumber inisial MS, pegawai senior yang mengaku sudah 27 tahun bekerja di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut tersebut, Selasa (28/7)

       Lanjut sumber mengatakan, seperti yang dilakukan Direksi PDAM Tirtanadi dengan menerbitkan Surat Edaran nomor SE-11/DIR/SDM/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ditengah wabah Covid-19 yang diduga tidak memberlakukan Work From Office (WFO) maksimal 30 % dari jumlah pegawai di seluruh unit kerja PDAM Tirtanadi

       Padahal dalam Surat Edaran Gubsu nomor 800/4846/2020 tanggal 25 Juni 2020 jelas disebutkan, jika "Perangkat Daerah yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, bekerja dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO maksimal 30 % dari jumlah keseluruhan pegawai di unit kerjanya".

       Selain dinilai tidak sesuai substansi, Surat Edaran yang ditandatangani Feby Milanie selaku yang menjabat Direktur Administrasi & Keuangan, Joni Mulyadi Direktur Air Minum dan Fauzan Nasution Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi ini juga dapat diduga sebagai Pelanggaran terhadap Kebijakan Gubernur Sumatera Utara 

       Menanggapi polemik yang terjadi,  Ketua DPP LSM SIDIK PERKARA Sumut Agus Edi Syahputra Harahap,SH merasa miris. "Jelas - jelas Pemprovsu pemilik modal Tirtanadi, kok malah kebijakan Gubernurnya diabaikan ?", ketusnya

        Apalagi dari informasi yang didapat,  sambung Agus Harahap, ada 2 orang pegawai PDAM Tirtanadi meninggal dunia akibat virus Corona, melihat ini, selayaknyalah mekanisme kerja WFO maksimal 30 % sesuai isi Surat Edaran Gubernur Sumut tersebut diterapkan

       Agus kemudian meminta Gubsu H. Edy Rahmayadi segera mengevaluasi jajaran Direksi PDAM Tirtanadi, karena menurutnya, predikat 'rapor merah' yang dianugerahkan Gubernur Sumatera Utara bukan hanya untuk mantan Dirut Trisno Sumantri saja, tetapi berlaku juga kepada seluruh direksi bidang yang lain

       Bahkan Ketua LSM SIDIK PERKARA menilai jika para Direksi BUMD penyedia jasa air minum di naungan Pemprovsu ini telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Gubsu dan Wagubsu, karena sudah setahun lebih dilantik namun belum juga bisa merubah PDAM Tirtanadi ke arah yang lebih baik

        Sementara Joni Mulyadi, Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Sumatera Utara pada Senin (27/7/2020) kemaren, membenarkan jika ada 2 orang karyawan di lingkungan PDAM Tirtanadi yang meninggal dunia karena positif terkena Covid-19. Dan yang 3 orang lagi masih dalam perawatan medis statusnya OTG, yakni Orang Tanpa Gejala, ujarnya. (Man)

0 komentar:

Posting Komentar