Kamis, 04 Juni 2020

Juni 04, 2020

       Peliknya persoalan yang timbul sejak setahun lebih Trisno Sumantri menjabat Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi bersama ke-3 direktur bidang yang lain menjadi perhatian serius para pendukung Presiden Joko Widodo

       "Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, tentu berakibat kian hancurnya kinerja pelayanan Tirtanadi kepada masyarakat konsumen air minum", ungkap Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Medan, Zulhamri, atau yang akrab disapa Amri Daeng, Jumat (5/6) 

       Lanjutnya, JPKP merupakan relawan terstruktur pendukung program kerja pemerintah yang terlahir dari tim sukses Jokowi, memiliki tanggungjawab moral terhadap keberlangsungan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

       Menurut Daeng, baik Trisno maupun para direktur bidang sepertinya belum ada melakukan terobosan signifikan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan. Hal ini tersinyalir dari masih tingginya keluhan air kotor, berbau, air mengalir tidak lancar, bahkan terkadang aliran air kerumah pelanggan mati total

        Ditambah lagi seringnya komplain pelanggan terkait pemakaian melonjak, juga penanganan perbaikan pipa bocor, kerusakan pompa, maupun gangguan sistem pelayanan lainnya yang terkesan lambat

       Ironisnya, kebijakan direksi Tirtanadi terutama sang Dirut Trisno Sumantri tak jarang mengundang kontroversi, seperti rencana pembangunan museum PDAM Tirtanadi yang saat ini dirasa belum perlu. Konsentrasi mereka seharusnya lebih kepada pencarian solusi inovatif guna membenahi kualitas, kontinuitas, maupun kuantitas SDA yang korelasinya terhadap naiknya tingkat pelayanan

      Kepemimpinan Trisno beserta direksi bidangnya dinilai otoriter, dan terlihat kurang memiliki kredibilitas. Dimana seyogianya direksi Tirtanadi harus dapat memberi keteladanan perilaku terhadap subordinasi (kedudukan bawahan), stakeholder, maupun kepada pihak lain

       Parahnya lagi, Trisno Cs acap kali menguragi kesejahteraan karyawannya seperti pemberian bantuan uang daging jelang puasa akhir bulan April 2020, dari budget yang direncanakan Rp.2 jt per karyawan turun jadi Rp.800 ribu dengan alasan terganggunya cash flow PDAM Tirtanadi 

     Sementara ketika tunjangan ataupun segala anggaran berbau kepentingan direksi yang informasinya dikeluarkan berkisar seminggu sebelum idul fitri lalu, kok cash flownya tidak terganggu??

       Kemudian THR berkurang pula sebanyak 50 %, yaitu dari dua bulan gaji pada tahun sebelumnya, menjadi hanya sebulan. Padahal wabah Covid-19 yang melanda otomatis menuntut naiknya biaya hidup seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk juga karyawan Tirtanadi yang tetap bekerja melayani masyarakat pelanggan walau ditengah ancaman virus Corona

       Meskipun pemberian THR sebulan gaji tersebut didasari surat Wagubsu nomor 440/3650 tanggal 24 April 2020, tapi tidak ada salahnya jika kemampuan keuangan memadai direksi membuat kebijaksanaan. Umpamanya dengan memberi kompensasi kepada karyawan Tirtanadi yang juga merupakan warga terdampak Covid-19

       "Sebelum BUMD Pemprovsu ini pailit alias bangkrut, kami minta kepada Pak Gubsu selaku owner segera mencopot seluruh direksi PDAM Tirtanadi serta menggantinya dengan yang memiliki 'Rasa Cinta' terhadap perusahaan warisan kolonial Belanda ini", papar Amri Daeng, tokoh pemuda yang juga aktif di kepengurusan IPK Kota Medan tersebut mengakhiri

       Sekper PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga, saat dikonfirmasi belum lama ini seputar polemik dan berkurangnya 50% THR para pekerja PDAM Tirtanadi belum berkenan memberikan penjelasan. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar