Selasa, 26 Mei 2020

Mei 26, 2020

     Ketua Umum Dpp LSM Terkams, Samsul Bahri Hasibuan, kembali mendesak Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H. Edy Rahmayadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan PDAM Tirtanadi

       "Kami harapkan Gubsu selaku owner segera meminta BPK atau BPKP untuk mengaudit PDAM Tirtanadi yang diduga mengalami kerugian", ungkapnya diaula Kantor Dpp LSM Terkams di Jl.Asoka Pasar I No.139B Asam Kumbang Medan Selayang, Selasa malam (26/5)

       Kecurigaan Samsul berawal saat adanya informasi pemberian bantuan uang daging kepada tenaga kerja PDAM Tirtanadi jelang puasa ramadhan akhir bulan lalu, dari yang direncanakan 2 jt per karyawan anjlok menjadi Rp.800 ribu dengan alasan terganggunya cash flow (arus kas) perusahaan

       Ditambah lagi berkurangnya 50 % THR, yaitu dari dua bulan gaji pada tahun sebelumnya (2019), menjadi sebulan. Padahal pandemi Covid-19 otomatis menuntut naiknya biaya hidup seluruh masyarakat terdampak, termasuk karyawan PDAM Tirtanadi yang setia bekerja melayani kebutuhan warga pelanggan air minum meskipun terancam virus mematikan

       "Para pekerja Tirtanadi tak meminta Bansos, BLT, atau apapun namanya bantuan dari Pemerintah ketika negeri ini dilanda wabah virus Corona. Mereka hanya minta apa yang semestinya menjadi hak mereka, jangan dikurangi?", terang Samsul

       Lanjutnya, andaipun pembayaran THR sebulan gaji tersebut didasari surat Wagubsu nomor 440/3650 tanggal 24 April 2020. Namun jika kemampuan keuangan memadai, tidak ada salahnya direksi membuat kebijaksanaan semisal dengan memberi kompensasi kepada pekerja Tirtanadi yang juga merupakan masyarakat terdampak Covid-19

        Kemudian LSM Terkams meminta Gubsu untuk melaporkan Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri beserta direktur bidang yang lain kepada penegak hukum sekaligus mencopot jabatannya masing-masing jika usai audit nantinya ternyata BUMD penyedia jasa air minum milik Pemprov. Sumut ini benar-benar merugi

       "Bisnis Tirtanadi itu jual air, jadi tidak boleh rugi. Kalau terjadi kerugian, berarti pengelolaannya tidak benar. Dan apabila dikelola dengan tidak benar, maka seluruh direksinya harus dicopot dan diadili sesuai kesalahannya?", pungkas Samsul Bahri Hasibuan

       Sekper PDAM Tirtanadi Humarkar Ritonga saat dikonfirmasi pekan lalu terkait adanya pengurangan 50 % THR karyawan PDAM Tirtanadi Provsu belum berkenan memberikan komentar. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar